Mediapintara.net-Kota Tangerang - Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan mencuat di wilayah Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, setelah sebuah pabrik sandal menjadi perbincangan publik di media sosial. Perusahaan tersebut diduga mempekerjakan sejumlah pekerja dengan upah di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR).
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat memicu sorotan dari kalangan aktivis, lembaga sosial, hingga pemerhati perlindungan konsumen. Publik mempertanyakan apakah perusahaan yang diduga telah berbadan hukum tersebut telah menjalankan kewajiban ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlaku.
Azis selaku Ketua LSM Komando DPD Banten menilai pihak Dinas Ketenagakerjaan dan instansi perizinan seharusnya segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan faktual.
“Kalau informasi ini sudah viral dan menjadi keluhan pekerja, pemerintah tidak boleh diam. Disnaker harus turun, cek langsung kondisi di lapangan, pastikan hak pekerja tidak diabaikan,” tegas Azis kepada awak media.
Azis juga mempertanyakan apabila benar perusahaan berbentuk PT namun masih ada dugaan pembayaran upah di bawah standar yang berlaku.
“Kalau benar berbadan hukum dan menjalankan usaha secara formal, maka kewajiban terhadap pekerja juga harus sesuai aturan. Jangan sampai ada dugaan pekerja dijadikan korban sistem yang tidak adil,” ujarnya.
Sorotan serupa datang dari Bayu Anggara selaku Kabid Investigasi dan Publikasi YAPERMA.
Bayu meminta pemerintah daerah dan instansi pengawasan ketenagakerjaan tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat.
“Persoalan upah bukan hal kecil. Ini menyangkut hak hidup pekerja dan keluarganya. Jika ada dugaan pelanggaran, maka pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan profesional,” ujarnya.
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial, awak media juga mengaku telah melakukan konfirmasi kepada seseorang berinisial JML, yang disebut mengetahui aktivitas di lingkungan pabrik tersebut.
Dalam komunikasi yang diterima redaksi, JML sempat memberikan penjelasan mengenai kondisi internal perusahaan, termasuk alasan lokasi pabrik disebut tertutup dari pihak luar.
Namun dalam percakapan itu juga muncul penyebutan mengenai relasi pertemanan dengan sejumlah pihak, yang kini menimbulkan tanda tanya publik. Hingga berita ini diterbitkan, status maupun kapasitas JML dalam perusahaan maupun keterkaitannya dengan pihak tertentu masih dalam proses verifikasi.
Ditempat terpisah Jihan Mahes Fahlevi Aktivis Muda sekaligus orator orasi mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang segera melakukan inspeksi mendadak (sidak), pemeriksaan administrasi ketenagakerjaan, serta audit kepatuhan perusahaan apabila ditemukan unsur dugaan pelanggaran.
"Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesejahteraan pekerja, tetapi juga menyangkut integritas pengawasan pemerintah terhadap dunia usaha di daerah, pungkasnya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan maupun pihak yang disebut dalam informasi lapangan belum memberikan keterangan resmi.
(Red/Tim).
Catatan Redaksi:
Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi pers, akurasi informasi, serta membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.