Mediapintara.net-JAKARTA - Kebakaran melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sejak Selasa (30/6) pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan hasil asesmen tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (1/7) pagi kebakaran masih berlangsung dan berpotensi meluas.

Merespons kondisi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menginstruksikan jajarannya untuk segera menuju lokasi guna melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta memperkuat upaya pemadaman.

“Upayakan segera dipadamkan,” ujar Suharyanto.

Berdasarkan hasil asesmen sementara di lapangan, proses pemadaman mengalami kendala karena material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar. Selain itu, titik api berada pada tumpukan sampah dengan ketinggian tertentu sehingga sulit dijangkau oleh petugas.

Kondisi tersebut diperparah dengan hembusan angin yang cukup kencang serta cuaca panas yang menyebabkan api cepat menjalar ke berbagai arah.

Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, Kepala BNPB menginstruksikan pengerahan helikopter water bombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara.

“Kita datangkan dua helikopter water bombing dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca,” tegas Suharyanto.

Menindaklanjuti arahan tersebut, helikopter water bombing jenis MI-8AMT dengan registrasi RA-22834 direposisi dari Provinsi Jambi menuju Tangerang pada Rabu (1/7). Sebelumnya, helikopter tersebut bertugas mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi. Helikopter ini memiliki kapasitas angkut air hingga 4.000 liter untuk menjatuhkan air langsung ke titik-titik api.

Sementara itu, upaya pemadaman di darat terus dilakukan dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai instansi. Petugas memfokuskan pemadaman pada area yang dapat dijangkau untuk menahan laju penyebaran api. Hingga saat ini, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektare.

Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat sekitar. Sebanyak 15 jiwa atau lima kepala keluarga mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar akibat terdampak asap kebakaran.

Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, tim kesehatan telah disiagakan guna memberikan pelayanan medis kepada warga yang mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, masker juga telah dibagikan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko paparan asap.

Meskipun lokasi kebakaran berada sekitar 12 kilometer dari ujung barat landasan pacu (runway) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hingga saat ini operasional penerbangan masih berjalan normal dan belum terdampak.

BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus mengoptimalkan upaya pemadaman agar kebakaran dapat segera dikendalikan, tidak meluas, serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun sektor-sektor strategis lainnya.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

(Red).

Mediapintara.net-JAKARTA PUSAT, – Pemilik Percetakan "Mau Print" resmi melaporkan tiga mantan karyawannya ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 486 KUHP.

Laporan tersebut telah tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/1909/VI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 30 Juni 2026.

Pelapor, dari kantor Firma Hukum YNN & PARTNERS , melaporkan tiga orang yang masing-masing berinisial T.S., M.R.J., dan A.S.

Berdasarkan kronologi dalam laporan polisi, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada 05 Juni 2026 sekitar pukul 16.40 WIB di Percetakan "Mau Print" yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur No. 182, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Menurut ketua tim dari firma hukum YNN & PARTNERS Yanto Nelson Nalle SH, MH, dugaan pencurian terungkap setelah pihak perusahaan melakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan tersebut, salah seorang terlapor diduga mengambil barang berupa plat milik perusahaan yang telah dibungkus, kemudian menyerahkannya kepada dua orang lainnya.

Akibat peristiwa tersebut, pihak perusahaan mengaku mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp272.232.500.

Nelson mengatakan laporan tersebut dibuat sebagai langkah untuk memperoleh kepastian hukum atas dugaan kerugian yang dialami perusahaan.

"Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian. Harapan kami kasus ini dapat diproses secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berharap seluruh kerugian yang dialami perusahaan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. Selasa, 30/06/2026.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan perkara yang sedang diproses.

"Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, biarlah proses hukum berjalan dan fakta-fakta yang nantinya terungkap dalam persidangan menjadi dasar penilaian," tambahnya.

Di sisi lain, mewakili keluarga dan manajemen Percetakan "Mau Print", pihak perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas video yang sempat viral dan peristiwa yang terjadi di lingkungan usaha mereka.

"Kami mewakili keluarga dan manajemen percetakan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas video yang viral serta kejadian yang terjadi di lingkungan percetakan kami," demikian pernyataan manajemen.

Manajemen menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum agar fakta-fakta yang sebenarnya dapat terungkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak manajemen juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut berawal dari dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh mantan pekerja percetakan. Menurut mereka, dugaan tersebut didasarkan pada adanya pengakuan serta surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti kerugian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan.

Meski demikian, manajemen mengakui adanya kekeliruan dalam penanganan persoalan di internal perusahaan dan berkomitmen menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh persoalan ini sedang diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kebenaran nantinya dapat terungkap melalui proses tersebut," tutup pernyataan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

(Red).

Mediapintara.net-Jatiwaringin-Kab.Tangerang,Lemahnya pengawasan pengelolaan sampah di duga menjadi penyebab terjadinya kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB.

Untuk menangani kejadian itu, BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan enam unit armada pemadam kebakaran beserta 30 personel ke lokasi.

“Untuk saat ini masih dalam penanganan,” ujar petugas Pusdalops BPBD saat dikonfirmasi.

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus berusaha menembus titik api yang berada di tengah tumpukan sampah. Kondisi tersebut menyulitkan proses pemadaman.

Berdasarkan rekaman video yang diterima dari Pusdalops BPBD, terlihat api berkobar di area gunungan sampah dengan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara.

BPBD Kabupaten Tangerang menerjunkan sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran serta 30 personel untuk menerima api di TPA Jatiwaringin. 

Hingga kini, petugas masih terus melakukan pemadaman dan berupaya melokalisasi api agar tidak merambat ke bagian lain di area Tempat Pembuangan Akhir Jatiwaringin. Penyebab kebakaran maupun kerugian besar akibat peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

(Red).

Mediapintara.net-Tangerang– Dugaan tidak optimalnya pelaksanaan program penanaman jagung yang dibiayai melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rawakidang menjadi sorotan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, BUMDes diduga menerima penyertaan modal sebesar Rp150 juta pada Tahun Anggaran 2021 dan kembali memperoleh Rp50 juta pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, terdapat pula bantuan dari Pemerintah Provinsi (Banprov) sebesar Rp10 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan program penanaman jagung.

Namun, pelaksanaan program tersebut diduga belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Dalam upaya memperoleh informasi dan klarifikasi, awak media telah menghubungi Ketua BUMDes yang berinisial B melalui pesan WhatsApp. Dalam pesannya, yang bersangkutan menyampaikan:

"Waalaikum salam wr wb, kita ngobrol di desa aja kang. Insya Allah Senin di kantor desa pak."

Namun, saat awak media mendatangi Kantor Desa Rawakidang pada Senin (29/6/2026) sesuai waktu yang telah dijanjikan, Ketua BUMDes diduga tidak berada di kantor sehingga klarifikasi belum dapat diperoleh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Investigasi LSM GPRUKK, M. Abdullah, menyampaikan bahwa dana BUMDes pada prinsipnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.

"Seharusnya dana BUMDes dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan diduga disalahgunakan. Jika sudah berjanji memberikan penjelasan kepada awak media, sebaiknya hadir dan memberikan klarifikasi, bukan justru menghindar," ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh keterangan resmi baik dari Ketua BUMDes maupun Kepala Desa Rawakidang terkait penggunaan anggaran tersebut.

Apabila dalam pengelolaan dana desa yang dikelola BUMDes ditemukan penyimpangan, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar evaluasi maupun penegakan hukum, antara lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa secara transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengatur pengelolaan usaha BUMDes berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.

(Team)

Kegiatan berjalan dengan khidmat dan dengan suasana kekeluargaan, acara dihadiri Ketua MCR Nean Irawan, Sekertaris Abi Agung, Biro Hukum MCR Ahmad Fudoli S.H, Bang Ocoy, SH., dan rekan-rekan media yang tergabung di Media Center Rajeg antar lain Andri Ibnu Nazar, Abdul Rohman, Rumaedi, Astrid Asmawati, Nurkomar, Bayu Constantianto. Dan tamu undangan lainnya

Dalam sambutannya Ketua MCR Nean Irawan menyampaikan, Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga acara Tasyakuran Milad MCR ke-1 ini bisa dilaksanakan dengan lancar.

Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar terimakasih kepada instansi yang sudah berpartisipasi para donatur serta para anggota yang sudah bekerjasama tenaga dan pikiran sehingga kegiatan bisa terlaksana. "Semoga kedepannya MCR tetap kompak karena MCR ini Dari kita Oleh Kita untuk kita." Ujarnya.

Ditempat yang sama biro Hukum MCR Ahmad Fudoli S.H dalam kesempatannya. Memberi masukan agar MCR segera di daftarkn AHU dan legal hukumnya.

"Agar MCR lebih maju berkembang dan geraknya lebih leluasa. Silahkan NPWP pengurus Ketua, Sekretaris, Bendahara, untuk syarat pembuatan AHU MCR dan di notariskan. Insyaallah Saya mendukung penuh semoga MCR kedepannya lebih baik lebih maju dan lebih Kompak." Pungkasnya.

(Red/Ast)

Ini terbukti dengan masih berjalannya Galian C ilegal di bakung,kronjo,kabupaten Tangerang,dalam pantauan awak media terlihat pintu keluar galian C ilegal ditutup seng yang dibentuk menyerupai gerbang pagar dan hanya dibuka saat ada armada truk tanah yang masuk maupun keluar.

H.Muhamad Romli, SKM., S.IP., M.Si. Sekcam Kronjo mengatakan "Waktu hari kamis kita sudah turun dengan forkompimcam, pak Kapolsek, Danramil, Kasi Trantibum, kepala Desa  terkait galian C yang ada didesa Bakung kita mempertanyakan perijinannya dan amdalnya pihak pengelola tidak bisa menunjukan,Pihak desa juga sudah memberikan surat teguran pertama kepada pihak pengelola atau pengusaha galian c",jelasnya kepada awak media saat dihubungi via pesan singkat whatsapp pada (28/06/2026).

Dirinya juga menambahkan Pihak kecamatan bersurat juga kepada pihak pol PP kabupaten tentang aktivitas galian yang ada di wilayah Kecamatan Kronjo desa Bakung agar segera mengambil tindakan.

Dalam hukum Pertambangan galian C ilegal (kini dikategorikan sebagai mineral bukan logam dan batuan) adalah aktivitas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pelakunya dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba), dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

1. Dasar Hukum Pertambangan

Aktivitas galian C wajib memiliki izin resmi sebelum beroperasi:

UU No. 3 Tahun 2020: Pasal 35 secara tegas mewajibkan kepemilikan IUP. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi melanggar Pasal 158.

PP No. 96 Tahun 2021: Mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara rinci, termasuk tata cara perizinan bagi pelaku usaha.

2. Sanksi untuk Aktivitas Ilegal

Pelaku yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Pidana Penjara: Maksimal 5 tahun.

Denda: Maksimal hingga Rp100.000.000.000 (100 miliar rupiah).

3. Dampak dan Jeratan Hukum Lainnya

Selain UU Minerba, galian C ilegal kerap melanggar berbagai peraturan pendukung:

Kerusakan Lingkungan: Pelaku juga dapat dijerat dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jika aktivitasnya terbukti mencemari atau merusak alam.

Sektor Pajak: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), galian C ilegal tetap dikenakan kewajiban pajak/retribusi daerah yang berpotensi menjadi temuan pelanggaran pidana perpajakan.

Kewenangan Perizinan: Berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022, perizinan dan pengawasan saat ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan dasar hukum ini di harapkan Pemerintah kabupaten,Pol PP Kabupaten Dan Provinsi untuk segara melakukan penindakan dengan cara penutupan aktivitas Galian C ilegal di Bakun,Kronjo.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan secara resmi dari pihak pengelola atau pengusaha galian C ilegal di Bakung Kecamatan Kronjo,kabupaten Tangerang.

(Red).