Mediapintara.net - Kota Tangerang Selatan-Banyaknya proyek galian kabel milik PLN di beberapa wilayah Kota Tangerang Selatan masih menuai keluhan dari warga dan pengguna jalan. Keluhan muncul karena aktivitas galian dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan yang melintas.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat,4 Juli 2026 di Jl.Boulevard BSD Timur, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, kegiatan proyek galian kabel bawah tanah milik PLN diduga tidak sesuai Standar Operasional Prosedur. Hal yang paling menonjol adalah tidak adanya kelengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, rambu pembatas jalan, serta _cross line_ di area pekerjaan.

Dalam dokumentasi foto yang diambil pengguna jalan dan awak media, terlihat sejumlah pekerja mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri secara lengkap. Selain itu, material galian berupa karung tanah, pipa, dan peralatan lainnya berserakan di area trotoar dan bahu jalan tanpa adanya pembatas.

Salah satu pengguna jalan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekhawatirannya. _"Kegiatan proyek galian kabel PLN ini sangat tidak benar bang ya, soalnya mengabaikan lalu lintas dan tidak tertutup kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan,"_ ujarnya kepada awak media. Ia juga menambahkan bahwa PLN dan pihak kontraktor seharusnya lebih memperhatikan aspek keselamatan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak vendor pelaksana untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait kegiatan proyek galian kabel bawah tanah tersebut. Namun belum ada tanggapan resmi.

Dari sisi hukum,kegiatan tersebut diduga melanggar beberapa peraturan Pertama,UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 yang mewajibkan pemegang izin usaha ketenagalistrikan menjamin keselamatan umum dan keamanan instalasi. Kedua,UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No. 5 Tahun 2018 yang mewajibkan perusahaan menyediakan APD, rambu K3, dan pengamanan area kerja. Khusus pekerjaan listrik juga diatur dalam Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja . 

Ketiga,UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 yang melarang setiap pekerjaan di jalan yang mengganggu fungsi jalan tanpa dilengkapi rambu dan pengamanan. Keempat,UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena di lokasi tidak terpasang papan informasi proyek.Serta UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH terkait kewajiban menjaga kebersihan lokasi. Terakhir, kegiatan ini juga diduga melanggar Perda Kota Tangerang Selatan tentang Ketertiban Umum dan Izin Galian di mana setiap galian di fasilitas umum wajib mengantongi izin dari Dinas PU.

Informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan menyebutkan bahwa proyek ini dikerjakan oleh PT.PERMATA AGUNG JAYA selaku rekanan atau pihak ketiga dari PT PLN (Persero) UP3 Serpong. Tidak adanya rambu,_cross line_,dan baliho informasi di lokasi pekerjaan dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dari PLN terhadap rekanan pelaksana di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Atas dasar tersebut,warga dan pengguna jalan berharap PT.PLN Persero dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera melakukan audit menyeluruh, memberikan teguran,hingga tindakan tegas kepada pelaksana proyek. Masyarakat juga mendesak agar setiap proyek galian ke depan wajib memenuhi standar K3,kelengkapan perizinan, dan keterbukaan informasi publik.Hal ini penting dilakukan demi terciptanya keselamatan, ketertiban,dan kenyamanan bersama di ruang publik Kota Tangerang Selatan.

Hingga saat ini,pihak media masih menunggu pernyataan resmi dari PT.PERMATA AGUNG JAYA maupun UP3 Serpong untuk mengklarifikasi dugaan ketidaksesuaian SOP dalam pengerjaan galian kabel milik PT PLN Persero tersebut.

( RED )

Mediapintara.net-11 Juli 2026 – Persoalan waris dalam Islam masih menjadi salah satu isu hukum keluarga yang paling sering memunculkan konflik di tengah masyarakat Indonesia. Perbedaan pemahaman hukum, kuatnya pengaruh adat istiadat, hingga perubahan kondisi sosial dan ekonomi sering kali membuat pelaksanaan hukum waris tidak berjalan sebagaimana ketentuan syariat maupun hukum positif.

Menjawab tantangan tersebut, Mimbar Hukum Indonesia (MHI) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk "Pelaksanaan Waris Islam dalam Praktik: Ketika Hukum Agama Bertemu dengan Realitas Sosial Indonesia" pada Sabtu, 11 Juli 2026 melalui Zoom Meeting yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari jurnalis, akademisi, mahasiswa, advokat, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam. Kegiatan ini dipandu oleh Moderator Adrian Febry, Pengurus PERMAHI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Mimbar Hukum Indonesia (MHI), M. Jamil, S.H., M.Kn., dalam keterangannya menegaskan bahwa persoalan waris tidak dapat dipahami hanya sebagai pembagian harta peninggalan semata, tetapi merupakan instrumen hukum yang memiliki tujuan besar dalam menjaga keadilan, keberlangsungan tanggung jawab keluarga, serta perlindungan hak setiap ahli waris.

 "Waris dalam Islam bukan sekadar persoalan membagi harta peninggalan, melainkan mekanisme menjaga keadilan, keberlanjutan tanggung jawab keluarga, serta perlindungan hak setiap ahli waris sebagaimana telah diatur dalam syariat. Di atas kertas, ketentuan tersebut tampak jelas. Namun dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan waris sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Tradisi kekeluargaan, hukum adat, dinamika ekonomi, perbedaan pemahaman keagamaan, hingga keengganan membawa sengketa ke pengadilan kerap membentuk praktik pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak pernah bekerja di ruang yang hampa. Hukum selalu berinteraksi dengan budaya, nilai-nilai sosial, dan perkembangan masyarakat," ungkap M. Jamil.

Menurutnya, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum waris menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan keluarga di era modern. Edukasi hukum melalui forum akademik seperti webinar diharapkan mampu memperkecil potensi sengketa serta mendorong penyelesaian waris yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

Pada kesempatan tersebut, materi utama disampaikan oleh Dr. Asrianti Sukirman, S.H., M.H., Dosen Hukum Keluarga STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, yang mengupas secara mendalam hubungan antara ketentuan fikih waris dengan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam paparannya, narasumber menekankan tiga pokok bahasan utama yang menjadi fondasi penting dalam memahami hukum kewarisan Islam, yaitu: (1) Memahami dasar hukum, asas, rukun, syarat, sebab, serta penghalang kewarisan dalam perspektif syariah dan hukum positif Indonesia.; (2) Memahami identifikasi ahli waris, besaran hak waris masing-masing ahli waris, prinsip hijab, serta tata cara pembagian harta peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam.; (3) Menganalisis penyelesaian berbagai persoalan waris di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia beserta praktik-praktik terbaik dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Diskusi berlangsung dinamis dengan tingginya antusiasme peserta yang mengangkat berbagai persoalan aktual, mulai dari sengketa pembagian harta warisan dalam keluarga, kedudukan hukum adat dalam praktik kewarisan, hibah yang berpotensi menjadi objek sengketa, hingga penyelesaian perkara waris melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Melalui penyelenggaraan webinar ini, Mimbar Hukum Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga edukasi hukum nasional yang aktif menghadirkan forum-forum ilmiah berkualitas, relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. MHI meyakini bahwa peningkatan literasi hukum merupakan langkah strategis dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan, adaptif terhadap dinamika sosial, sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai hukum nasional dan syariat Islam. Mimbar Hukum Indonesia berdiri sejak 1 September 2023. Sampai saat ini sudah sukses menyelenggarakan Webinar Nasional Hukum dan Pelatihan Hukum dengan total lebih dari 300 agenda Nasional.

Mimbar Hukum Indonesia dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan agenda lainnya yang tidak kalah menarik. Pada hari Rabu, 15 Juli 2026 akan selenggarakan Webinar Nasional bertema “Rumah Ini Milik Siapa? Suami, Istri, atau Bank? Kupas Tuntas Harta Gono-Gini yang Masih Dijaminkan ke Bank Saat Perceraian”, dengan Narasumber Dr. Franky Ariyadi, S.E., S.H., M.M. (Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang). Pada hari Jumat, 17 Juli 2026 akan selenggarakan Webinar Nasional bertema “Nafkah Sebagai Istrumen Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah” dengan Narasumber Dr. Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. (Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung - Rokan Hilir Riau). Semua kegiatan akan diadakan secara daring melalui Zoom Meeting. Bagi masyarakat atau peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia melalui Instagram @MimbarHukumIndonesia atau Narahubung / WhatsApp Admin: 081776666123. 

(Red)

Mediapintara.net-Jakarta – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini semakin meresahkan masyarakat. Laporan antrean panjang kendaraan dan terbatasnya pasokan BBM terjadi di beberapa daerah, di antaranya Aceh Tamiang, Cibinong Kabupaten Bogor, ruas Tol Jakarta–Cikampek, hingga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi logistik, transportasi, hingga roda perekonomian. Banyak pengendara harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara sebagian pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat terganggunya distribusi barang.

Menanggapi persoalan tersebut, Mustajib (Ajuk) selaku Aktivis Muda Tangerang Raya mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah.

"Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat terganggunya distribusi energi. Pemerintah harus segera memastikan pasokan BBM kembali normal serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai penyebab terjadinya kelangkaan tersebut," tegas Mustajib (Ajuk).

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan distribusi BBM.

"Apabila terdapat indikasi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, permainan distribusi, atau tindak pidana korupsi yang menyebabkan masyarakat dirugikan, kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya dan berdasarkan alat bukti yang sah. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses secara transparan dan tanpa pandang bulu," tambahnya.

Mustajib menilai kelangkaan BBM tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok, kegiatan usaha masyarakat, serta pelayanan publik apabila tidak segera ditangani.

Secara hukum, pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan atau distribusi BBM yang merugikan keuangan negara, penegakannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kelangkaan BBM di masing-masing wilayah masih memerlukan penjelasan resmi dari instansi terkait. Setiap dugaan penyimpangan atau korupsi harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dan tidak dapat disimpulkan tanpa penyelidikan.

Masyarakat berharap pemerintah pusat, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM segera mengambil langkah konkret agar pasokan kembali normal dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.

(Red).

Mediapintara.net-Kabupaten Tangerang, – Jajaran Polsek Rajeg bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penjualan obat keras golongan G di Kampung Periuk Sondol, RT 07/RW 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Rajeg, IPDA Dwi Novrizal, bersama anggota langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan.

Dari hasil tindakan di lapangan, petugas mengamankan seorang pria berinisial LD yang diduga menjual obat keras golongan G tanpa izin. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Mapolsek Rajeg guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam keterangannya kepada petugas, LD mengaku baru mulai menjual obat keras tersebut pada hari itu. Ia juga mengaku memperoleh barang dari seseorang yang dipanggil "Tia" yang menurut pengakuannya bukan nama sebenarnya. LD mengaku tidak mengetahui identitas lengkap maupun alamat tempat tinggal orang tersebut.

Keterangan tersebut masih sebatas pengakuan terduga pelaku dan saat ini masih didalami oleh penyidik Polsek Rajeg. Polisi akan melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredarannya.

Kanit Reskrim Polsek Rajeg, IPDA Dwi Novrizal, menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana, termasuk peredaran obat keras ilegal yang dapat membahayakan masyarakat.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana maupun peredaran obat-obatan ilegal," ujarnya.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Polsek Rajeg.

(Red).

Mediapintara.net-Kabupaten Tangerang – Pasca kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, perhatian masyarakat kini tertuju pada dugaan munculnya TPA liar di Kampung Gintung Pulo, Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

Keberadaan lokasi penampungan sampah yang diduga beroperasi tanpa izin tersebut dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat, serta dikhawatirkan mencemari lingkungan dan memicu kebakaran seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin.

Sejumlah warga berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Satpol PP, serta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas di lokasi tersebut. Apabila terbukti tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan, masyarakat meminta agar dilakukan penutupan serta penindakan sesuai hukum yang berlaku.

"Jangan sampai setelah kebakaran TPA Jatiwaringin justru bermunculan TPA liar di wilayah lain. Pemerintah harus hadir untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat," ujar mustajib (Ajuk).

Selain berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar juga dapat meningkatkan risiko kebakaran akibat gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah.

Dasar Hukum

Pengelolaan sampah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara aman, berizin, dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan daerah Kabupaten Tangerang mengenai pengelolaan persampahan yang mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai perizinan dan ketentuan teknis.

Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan investigasi secara transparan dan menyampaikan hasilnya kepada publik. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum diharapkan dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

(Red)

Mediapintara.net-Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

Menurut Habiburokhman, peningkatan status perkara tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menindak praktik korupsi di sektor energi yang berdampak luas terhadap kepentingan negara maupun masyarakat.

Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortastipidkor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara ini, ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Habiburokhman menegaskan proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi serta independensi dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor 'Presisi', yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batu bara ini harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya, tegasnya.

Habiburokhman menilai dugaan korupsi di sektor batu bara tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Berdasarkan temuan penyidik, penyimpangan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah Indonesia.

Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak pada terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang sangat menyusahkan masyarakat, pungkasnya.

Kortastipidkor Polri telah resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan. Penyidik menduga praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara komprehensif, termasuk pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap bukti, Kortas Tipidkor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan, kata Totok di Bareskrim Polri, Senin (6/7/2026).

Penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor yang sama-sama diterbitkan pada 4 Juli 2026.

Dalam tahap awal penyidikan, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU yang melibatkan dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA.

Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA, ujar Totok.

(Red).

Mediapintara.net-TANGERANG SELATAN – Dilansir dari media online http://www.infoplus9.com Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh Nanang Setiawan (34) di Polsek Pagedangan, Polres Tangerang Selatan, hingga kini disebut belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, laporan polisi tersebut telah dibuat sejak 22 April 2026. Namun, setelah kurang lebih tiga bulan berjalan, korban mengaku masih menunggu tindak lanjut penyidikan terhadap terlapor.

Korban menyampaikan bahwa dirinya telah menerima beberapa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyidik. Meski demikian, menurutnya, hingga saat ini belum terdapat informasi mengenai pemanggilan terhadap terlapor sebagaimana disampaikan dalam perkembangan penyidikan.

"Saya sudah berkali-kali menghubungi penyidik melalui WhatsApp. Jawabannya selalu akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor dan masih menunggu perintah pimpinan. Sampai sekarang belum ada kepastian hukum yang jelas. Saya merasa terus dibola-bola," ujar Nanang Setiawan kepada awak media, Kamis (9/7/2026).

Nanang menjelaskan bahwa SP2HP terakhir yang diterimanya menyebutkan rencana pemanggilan terhadap terlapor. Namun, setelah dilakukan konfirmasi berulang kali kepada penyidik, ia mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai realisasi pemanggilan tersebut.

Menurut Nanang, lambatnya proses penanganan perkara membuat dirinya mempertanyakan efektivitas dan profesionalisme penyidikan.

Ia berharap penyidik dapat segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

"Korban hanya ingin mendapatkan kepastian hukum. Saya berharap perkara ini segera diproses secara profesional sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Korban juga menilai bahwa lamanya proses penanganan perkara dapat menimbulkan kesan seolah-olah terlapor tidak merasa khawatir terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, hal tersebut merupakan penilaian dari korban dan bukan merupakan kesimpulan atas proses penyidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Pagedangan maupun penyidik yang menangani perkara tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru penanganan kasus maupun alasan belum dilakukannya langkah-langkah penyidikan sebagaimana dipertanyakan oleh pelapor.

Media ini masih membuka ruang hak jawab kepada pihak kepolisian apabila ingin memberikan klarifikasi atau penjelasan atas pemberitaan tersebut.

Penulis : ( Redaksi)

Sumber : ( http://www.infoplus9.com )