Mediapintara.net-Indonesia-25 Juni 2026 – Sengketa harta bersama pasca perceraian ternyata bukan sekadar persoalan pembagian aset. Di balik setiap perkara yang masuk ke ruang sidang, terdapat berbagai persoalan hukum yang kompleks, mulai dari pembuktian kepemilikan, pengalihan aset secara diam-diam, hingga pertimbangan hakim yang jarang diketahui masyarakat. Fenomena inilah yang menjadi sorotan utama dalam Webinar Nasional yang sukses diselenggarakan oleh Mimbar Hukum Indonesia (MHI) dengan tema “Sengketa Harta Bersama dari Ruang Sidang: Rahasia, Kesalahan Fatal, dan Pertimbangan Hakim yang Jarang Diketahui Publik”, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menghadirkan narasumber utama Mahdys Syam, S.H., M.H., Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Majene, Sulawesi Barat, dan dimoderatori oleh Retno Wulandari, S.H., Advokat dan Praktisi Hukum.

Direktur Mimbar Hukum Indonesia (MHI), M. Jamil, S.H., M.Kn., dalam keterangannya menegaskan bahwa sengketa harta bersama merupakan salah satu perkara yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga persoalan emosional, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

"Di balik setiap sengketa harta bersama yang masuk ke ruang sidang, sesungguhnya tersimpan kisah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar perebutan aset pasca perceraian. Tidak sedikit perkara yang pada awalnya dianggap sederhana justru berujung pada konflik berkepanjangan karena persoalan pembuktian, penguasaan aset, transaksi yang dilakukan secara diam-diam, hingga adanya perbedaan persepsi mengenai kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Pada titik inilah hukum tidak hanya berbicara tentang angka, nilai ekonomi, dan kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak," ujar Jamil.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami berbagai aspek penting yang dapat menentukan kuat atau lemahnya posisi hukum mereka ketika menghadapi sengketa harta bersama.

"Banyak pihak yang terlambat menyadari pentingnya dokumen kepemilikan, tidak memahami konsekuensi hukum dari pengalihan aset selama perkawinan, atau bahkan melakukan langkah-langkah yang justru melemahkan posisi hukumnya sendiri di hadapan hakim. Di sisi lain, terdapat berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim yang kerap luput dari perhatian publik karena hanya terlihat dalam konstruksi hukum yang tersusun di dalam putusan," lanjutnya.

Dalam pemaparannya, Mahdys Syam mengulas berbagai dinamika yang sering muncul dalam perkara harta bersama di pengadilan. Peserta diajak memahami bagaimana hakim menilai alat bukti, mengkaji status kepemilikan aset, menimbang kontribusi para pihak selama perkawinan, hingga melihat berbagai kesalahan fatal yang sering dilakukan para pencari keadilan sehingga berpengaruh terhadap putusan perkara.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan kritis diajukan terkait praktik pembagian harta bersama, pengamanan aset sebelum perceraian, status aset yang dibeli atas nama pihak ketiga, hingga strategi pembuktian dalam persidangan. Diskusi berlangsung interaktif dan memberikan wawasan praktis yang sangat relevan bagi masyarakat, advokat, akademisi, mahasiswa hukum, maupun para pencari keadilan.

Mimbar Hukum Indonesia dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan agenda Pelatihan Jurnalis Hukum dan juga beberapa Webinar Hukum Nasional. Pada hari Jumat, 26 Juni 2026, akan selenggarakan Webinar Nasional bertema “Klinik Rkab Minerba 2026: Aturan Terbaru, Strategi Pengajuan, Evaluasi, dan Mitigasi Risiko Penolakan”, yang akan menghadirkan narasumber Dr. Anggawira, M.M., M.H. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta dan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO) dan Tri Winarno (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia). Pada hari Sabtu, 27 Juni 2026, akan selenggarakan Webinar Nasional bertema “PRT Sekarang Bisa Menuntut Majikan? Bongkar Risiko Hukum Rumah Tangga Modern yang Banyak Tidak Disadari!”, dengan Narasumber Dr. Franky Ariyadi, S.E., S.H., M.M. (Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang). 

Pada hari Minggu, 28 Juni 2026, jam 08.00-10.00 WIB akan selenggarakan Webinar Nasional bertema “Pengajaran BIPA: Raup Cuan Dollar dari Rumah dengan Skill Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Berpotensi Kaya Mendadak”, dengan Narasumber Zamzam Harori (Kepala Kantor Bahasa Gorontalo dan Ex-Kepala Kantor Bahasa NTB) dan Pratiwi Sakti (Dosen Bahasa Inggris Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teknologi Sumbawa). Pada hari Minggu, 28 Juni 2026, jam 14.00-16.00 WIB akan selenggarakan Webinar Nasional bertema “Jangan Sampai Salah Langkah! Memahami Hukum Perdata dan Acara Perdata dari Konflik Sehari-Hari Hingga Ruang Sidang”, dengan Narasumber Pita Permatasari, S.H., M.H. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta). Pada hari Sabtu-Minggu, 4-5 Juli 2026, akan selenggarakan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Jurnalis Hukum Indonesia “CILJ Batch 6” dengan gelar non akademik Certified Indonesian Legal Jurnalist (C.ILJ). 

Semua kegiatan akan diadakan secara daring melalui Zoom Meeting. Bagi masyarakat atau peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia melalui Instagram @MimbarHukumIndonesia atau Narahubung / WhatsApp Admin: 081776666123. 

(Red)

Mediapintara.net-Tangerang | Jumat, 26 Juni 2026-Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, keluarga besar Media Alap-alap News kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan sebanyak 125 paket nasi bungkus kepada masyarakat di wilayah Gondrong, Kota Tangerang, Jumat (26/6/2026).

Paket makanan tersebut dibagikan kepada jamaah yang baru selesai melaksanakan salat Jumat, serta para pengguna jalan yang melintas di lokasi kegiatan.

Aksi sosial ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Wartawan dan Wartawati Alap-alap News yang secara langsung turun ke lapangan untuk membagikan paket makanan kepada masyarakat.

Menariknya, seluruh biaya pelaksanaan kegiatan berasal dari iuran dan donasi pribadi para Wartawan dan Wartawati Alap-alap News tanpa melibatkan sponsor ataupun bantuan dari pihak ketiga. Hal tersebut menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dan kepedulian insan pers terhadap masyarakat.

Koordinator kegiatan, Heny, mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah dapat terlaksana berkat kekompakan seluruh anggota keluarga besar Alap-alap News yang dengan tulus menyisihkan sebagian rezekinya.

"Alhamdulillah kegiatan ini dapat terselenggara dari dana pribadi para Wartawan dan Wartawati Alap-alap News yang telah mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada sesama. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi semua," ujar Heny.

Ia berharap kegiatan Jumat Berkah dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat tali silaturahmi di lingkungan keluarga besar Media Alap-alap News.

"Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut, semakin banyak rekan-rekan yang ikut berpartisipasi, dan semoga Alap-alap News senantiasa diberikan kemudahan untuk terus berbagi manfaat kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Media Alap-alap News ingin menumbuhkan semangat berbagi, mempererat rasa kebersamaan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Tim/Red)

Mediapintara.net-TANGERANG – Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Izmi, Syahida AlhaQ, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Milad ke-55 PT AirNav Indonesia yang diperingati pada tahun 2026.

Menurut Syahida, usia ke-55 merupakan momentum penting bagi PT AirNav Indonesia untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung keselamatan dan kelancaran layanan navigasi penerbangan nasional serta meningkatkan kontribusi sosial kepada masyarakat.

"Atas nama keluarga besar LKSA Izmi, kami mengucapkan selamat Milad ke-55 kepada PT AirNav Indonesia. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kesuksesan, serta kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah untuk melayani bangsa dan negara," ujar Syahida AlhaQ, Selasa (23/6/2026).

Ia mengapresiasi kepedulian sosial yang selama ini ditunjukkan PT AirNav Indonesia, termasuk melalui kegiatan berbagi dan silaturahmi bersama anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Syahida berharap sinergi antara dunia usaha dan lembaga sosial dapat terus terjalin guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

"Semoga PT AirNav Indonesia semakin maju, profesional, dan terus menjadi kebanggaan bangsa dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan yang aman, andal, dan berstandar internasional," katanya.

Peringatan Milad ke-55 PT AirNav Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan terbaik bagi dunia penerbangan Indonesia, sekaligus terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

(Red)

Mediapintara.net-Indonesia-Dewan Pers bekerja sama dengan Indonesian Digital Association (IDA) serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) menggelar Pelatihan AI untuk Produksi Kreatif sebagai upaya strategis memperkuat transformasi digital industri media nasional sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, (23/6/2026), bertempat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, dengan melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Pelatihan digelar secara hybrid, yakni peserta mengikuti kegiatan secara langsung di lokasi maupun melalui platform Zoom Meeting mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.

Pelatihan ini hadir sebagai respons atas perkembangan teknologi digital yang berkembang sangat cepat dan terus mengubah pola kerja industri media modern.

Kehadiran teknologi Artificial Intelligence (AI) kini dinilai menjadi salah satu inovasi penting yang membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses produksi, serta membantu industri media beradaptasi di tengah era transformasi digital global.

Tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman yang lebih luas kepada peserta mengenai pemanfaatan AI secara optimal dalam mendukung produksi konten, pengembangan karya kreatif, serta meningkatkan produktivitas kerja di berbagai sektor yang terdampak perubahan teknologi digital saat ini.

AI dipandang sebagai alat yang dapat memperkuat daya saing industri media jika dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Sejumlah narasumber kompeten turut hadir memberikan materi dan berbagi pengalaman terkait implementasi AI di berbagai bidang. Mereka di antaranya, Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dahlan Dahi, Learning & Development Lead MWX Indonesia Kreshna Mangala P, serta Digital Marketing Lead MWX Indonesia Utami Fitriyani.

Pembukaan kegiatan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa AI harus dipahami secara mendalam, baik dari sisi teori maupun penerapan praktis.

Menurutnya, manusia tetap harus menjadi pengendali utama dalam penggunaan teknologi tersebut dan tidak boleh menyerahkan seluruh proses berpikir kepada kecerdasan buatan.

Totok juga menekankan bahwa AI pada dasarnya hanyalah Artificial Intelligence atau akal buatan, sementara manusia telah dianugerahi akal yang jauh lebih kuat untuk berpikir, menilai, serta mengambil keputusan secara bijaksana.

“Mengingatkan bahwa penggunaan AI seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas kerja, bukan membuat manusia menjadi pasif ataupun terlalu bergantung pada teknologi,”tegasnya.

Salah satu peserta, Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kalimantan Tengah, Deni Liwan, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, bukan hanya terkait perkembangan AI secara teori, tetapi juga bagaimana kecerdasan buatan kini menjadi bagian penting dalam mendukung kreativitas dan inovasi di masa depan.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi insan media agar semakin siap menghadapi perkembangan zaman yang kini bergerak semakin cepat menuju ekosistem digital berbasis teknologi,” pungkasnya

(Red).

Mediapintara.net-Tangerang– Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan. Sejumlah program yang tercantum dalam anggaran desa diduga tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan keterangan dari salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat beberapa kegiatan yang diduga tidak ditemukan realisasinya di lapangan. Program tersebut antara lain peningkatan produksi peternakan tahun anggaran 2024, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan milik desa tahun 2025, serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025.

Menurut sumber tersebut, hingga saat ini tidak terlihat adanya kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam anggaran desa.

"Bangunan masih seperti sebelumnya. Saya juga tidak melihat adanya pembangunan rumah layak huni untuk warga sekitar," ujar sumber tersebut, Senin (22/6/2026).

Menanggapi informasi tersebut, Wakil Ketua GRIB Jaya PAC Rajeg sekaligus tokoh pemuda, Edi Selalu, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

"Apabila benar program-program tersebut tidak terlaksana, saya meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Inspektorat Kabupaten Tangerang, serta instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan dan audit terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Lembangsari," tegas Edi.

Ia menilai pemeriksaan perlu dilakukan guna memastikan apakah anggaran yang bersumber dari Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat atau justru disalahgunakan.

Lebih lanjut, Edi menyatakan bahwa apabila tidak ada tindak lanjut dari instansi terkait, pihaknya akan melayangkan surat pengaduan ke berbagai lembaga pemerintah pusat.

"Jika tidak ada pemeriksaan, kami akan menyampaikan laporan kepada Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung hingga Presiden Republik Indonesia agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Lembangsari," ujarnya.

Sementara itu, pihak media mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Lembangsari terkait dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi.

Selain itu, pihak Kecamatan Rajeg juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak terealisasinya sejumlah program yang bersumber dari Dana Desa tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah desa guna menjawab berbagai pertanyaan terkait realisasi anggaran yang menjadi sorotan publik.

Dasar Hukum yang Berpotensi Relevan Jika Dugaan Terbukti

Perlu ditegaskan bahwa pelanggaran hukum hanya dapat ditetapkan melalui proses pemeriksaan, audit, penyelidikan dan putusan yang berkekuatan hukum. Namun apabila ditemukan adanya penyimpangan penggunaan Dana Desa, maka dapat merujuk pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

3. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

4. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang benar dan transparan.

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa terkait pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Hingga berita ini diterbitkan kepala desa Lembang sari belum memberikan penjelasan resmi kepada awak media dan masih sulit ditemui atau dihubungi.

(Red,).